Mutiara Hati

Miskonsepsi dalam Bimbingan dan Konseling

By Aile Pixel

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Bimbingan dan konseling merupakan hal yang relatif baru dikenal oleh masyarakat indonesia, terutama da…

Baca selengkapnya »

Advokasi dan Pengawasan dalam Bimbingan dan Konseling

By Aile Pixel

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Manajemen bimbingan konseling merupakan upaya mengelola pelaksanaan bimbingan dan konseling dengan mend…

Baca selengkapnya »

Miskonsepsi dalam Bimbingan dan Konseling

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bimbingan dan konseling merupakan hal yang relatif baru dikenal oleh masyarakat indonesia, terutama dalam dunia pendidikan atau akademis. Sebagai suatu bidang yang baru maka banyak terjadi kesalahan, salah satunya adalah menganggap profesi bimbingan dan konseling sebagai suatu profesi yang statis. Pemahaman orang dalam melihat bimbingan dan konseling, baik dalam tatanan konsep maupun praktiknya, sangat mengganggu terhadap pencitraan dan laju pengembangan profesi ini. Kekeliruan pemahaman ini tidak hanya terjadi dikalangan orang-orang yang berada diluar bimbingan dan konseling, tetapi juga banyak ditemukan dikalangan orang-orang terlibat langsung dengan bimbingan dan konseling.

Dampak dari kesalahan ini adalah layanan yang diberikan oleh para pelaku profesi ini tidak kontekstual, tidak sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Pada tulisan ini akan dibahas lebih mendetail mengenai pandangan atau paradigma bimbingan dan konseling serta kekeliruan pandangan atau miskonsepsi terhadap bimbingan dan konseling.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, diantaranya adalah:

1. Apa yang dimaksud dengan miskonsepsi bimbingan dan konseling?

2. Bagaimana bentuk miskonsepsi bimbingan konseling?

3. Apa penyebab terjadinya miskonsepsi bimbingan dan konseling?

C. Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengertian miskonsepsi bimbingan dan konseling.

2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk miskonsepsi bimbingan dan konseling

3. Untuk mengetahui penyebab terjadinya miskonsepsi bimbingan dan konseling.

BAB II
PEMBAHASAN

A. Pengertian Miskonsepsi Bimbingan dan Konseling

Kata miskonsepsi mempunyai keterkaitan dengan kata “konsep” dan “konsepsi”. Yang dimana konsep dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah diartikan sebagai ide atau pengetahuan yang diabstraksikan dari peristiwa kongkret. Konsep merupakan kelas atau kategori stimulus (objek, peristiwa atau orang) yang memiliki ciri-ciri umum[1].

Sementara konsepsi adalah sebagai kemampuan memahami konsep, baik yang diperoleh melalui interaksi dengan lingkungan maupun konsep yang diperoleh dari pendidikan formal.[2] Dari uraian di atas, diperoleh pengertian bahwa konsepsi adalah sebuah interpretasi dan tafsiran perorangan pada suatu konsep ilmu yang diperoleh melalui interaksi dengan lingkungan dan melalui pendidikan formal.

Setelah adanya konsepsi maka ada juga istilah “miskonsepsi”, yang dimana pengertian miskonsepsi adalah salah konsep menunjuk pada suatu konsep yang tidak sesuai dengan pengertian ilmiah atau pengertian yang diterima para pakar dalam bidang itu. Bentuk miskonsepsi dapat berupa konsep awal, kesalahan, hubungan yang tidak benar antara konsep-konsep, gagasan intuitif atau pandangan yang naif.

Sementara yang dimaksud dengan miskonsepsi bimbingan dan konseling ialah suatu kekeliruan pandangan atau pemahaman terhadap tatanan konsep maupun praktik bimbingan konseling sebagai suatu profesi. Miskonsepsi ini dapat terjadi kepada siapa saja, baik orang yang berada diluar bimbingan dan konseling maupun orang yang terlibat didalam bimbingan dan konseling itu sendiri.

B. Bentuk Miskonsepsi Bimbingan dan Konseling

Endang Ertiati Suhesti mengemukakan bahwa ada 7 kesalah pemahaman dalam bimbingan dan konseling. Kesalah pemahaman tersebut diulas sebagai berikut:[3]

1. Konselor Sekolah Dianggap Sebagai Polisi Sekolah

Tidak jarang konselor sekolah diberi tugas untuk mengurusi dan menghakimi para peserta didik yang tidak mematuhi peraturan. Konselor sekolah ditugaskan untuk mencari para peserta didik yang bersalah dan diberi wewenang mengambil tindakan bagi peserta didik yang bersalah tersebut. Konselor sekolah didorong untuk mencari bukti - bukti bahwa peserta didik tersebut bersalah. Dengan tugas semacam itu akan membentuk stigma diantara para peserta didik bahwa konselor bertugas untuk mengurusi para peserta didik yang menjadi “biang kerok” keributan atau yang menyalahi peraturan. Sehingga jika ada peserta didik yang dipanggil atau berurusan dengan konselor termasuk dalam kelompok peserta didik bermasalah.

Padahal pandangan tersebut keliru, konselor sekolah bukan polisi yang selalu mencurigai dan akan menangkap siapa saja yang bersalah. Konselor sekolah adalah kawan dan kepercayaan peserta didik, menjadi tempat berbagi tentang apa yang dirasakan dan dipikirkan mereka. Konselor sekolah harus perupaya untuk menjadi seorang yang bisa menunjukkan jalan, membangun kekuatan dan kemauan individu menuju ke arah yang lebih baik.

2. Konselor Sekolah Dianggap Hanya Pemberi Nasehat

Adanya perbedaan usia yang lebih tua dengan pesert didik mendorong konselor untuk memberi nasehat. Padahal bimbingan dan konseling dilakukan bukan hanya semata - mata untuk memberikan nasehat. Priyanto Erman Anti menegaskan bahwa pemberian nasehat hanya merupakan sebagian kecil dari upaya - upaya bimbingan dan konseling. Lebih dari itu konseli membutuhkan pelayanan lain, seperti mendapatkan layanan informasi, bimbingan belajar, penempatan dan penyaluran. Oleh sebab itu, pelayanan bimbingn dan konseling menyangkut keseluruhan kepentingan konseli untuk mengembangkan pribadinya secara maksimal.[4]

3. Bimbingan dan Konseling Hanya Untuk Konseli-Konseli Tertentu Saja

Pelayanan bimbingan dan konseling disekolah tdak hanya terbatas pada beberapa individu saja. Seluruh peserta didik mendapatkan hak yang sama dalam memperoleh layanan bimbingan dan konseling, kapanpun juga. Bimbingan dan konseling tidak mengenal penggolongan peserta didik berdasarkan kondisinya (misalnya jenis kelamin, kelas sosial/ekonomi, agama, suku dan lain sebagainya). Penggolongan yang dilakukan, hanya didasarkan klasifikasi masalah.

4. Dalam Proses Konseling Konselor Harus Aktif

Saat proses konseling berlangsung, seringkali konselor yang lebih aktif dalam berbicara dan memegang kendali dengan kalimat - kalimat yang sarat nasehat atau dengan memperbanyak bicara tentang dirinya. Hal ini perlu diminimalisir. Konselor sebaiknya memahami kapan perlu berhenti bicara dihadapan konseli saat konseling berlangsung. Upayakan untuk memberi ruang dan kesempatan konseli berbicara sepenuhnya untuk menceritakan tentang apa yang dirasakan dan dipikirkannya. Lebih jauh konselor berupaya untuk menggali lebih dalam akar penyebab maslah yang sedang dihadapi konseli.

5. Tugas dan Fungsi Konselor Sekolah Dapat Dilakukan Siapa Saja

Pada realitanya, anggapan bahwa tugas konselor sekolah bisa dilakukan siapa saja masih banyak ditemukan. Diantaranya mereka mempunyai pandangan bahwa konseling sama halnya dengan pembicaraan biasa, sehingga siapapun bisa melakukannya.

6. Hasil Konseling Harus Segera Dilihat

Tak bisa dipungkiri bahwa yang diinginkan dalam dunia pendidikan adalah peserta didik yang mempunyai perilaku dan kepribadian baik serta dapat mengembangkan diri dengan optimal. Oleh karenanya, banyak pihak yang menghendaki hasil pekerjaan bimbingan konseling segera dilihat agar tidak menghambat kemajuan pendidikan. Padahal mengubah ke arah yang lebih baik tidak dapat dilakukan dalam hitungan jam saja, butuh proses dan waktu yang relatif lama.

7. Setiap Pemecahan Masalah Dilakukan dengan Cara yang Sama

Seringkali upaya penanganan dalam menghadapi masalah konseli disamaratakan karena masalah yang ditangani juga sama. Perlu diingat bahwa setiap individu adalah unik, memiliki perbedaan masing - masing, sehingga walaupun dengan masalah yang sama belum tentu cara penanganannya sama. Cara apapun yang akan dipakai dalam membantu mengatasi masalah sebaiknya perlu disesuaikan dengan kondisi pribadi konseli dn berbagi hal yang terkait dengannya. Bahkan seringkali terjadi, untuk masalah yang sama pun cara yang dipakai perlu dibedakan. Masalah yang tampaknya sama setelah dikaji mendalam dapat memiliki hakikat berbeda, sehingga diperlukan cara yang berbeda untuk mengatasinya.

C. Faktor Penyebab Terjadinya Miskonsepsi Bimbingan dan Konseling

Banyak faktor yang mempengaruhi kesalahpahaman pandangan terhadap bimbingan dan konseling, salah satunya adalah latarbelakang pendidikan guru bimbingan di sekolah. Awal tahun 1960 pakar mengatakan bahwa perlu Bimbingan dan Konseling di sekolah tetapi tenaga atau guru BK yang profesional belum ada. Jadi diangkatlah guru mata pelajaran sebagai guru BK dan kisah ini berlanjut sampai sekarang. Guru BK tersebut dalam menjalankan tugasnya banyak yang tidak sesuai dengan tujuan, asas-asas, dan prinsip-prinsip Bimbingan dan Konseling. Dari satu faktor ini, memicu banyak kesalahpahaman terhadap Bimbingan dan Konseling di sekolah.

Secara umum faktor penyebab terjadinya miskonsepsi menurut suparno sebagai berikut:[5]

1. Faktor siswa yang memiliki masalah pada prakonsepsi, pemikiran asosiatif, pemikiran humanistik, reasoning yang tidak lengkap, intuisi yang salah, perkembangan kognitif, kemampuan siswa dan minat belajarnya.

2. Faktor pengajar yang tidak menguasai bahan, bukan lulusan dari bidang ilmu tertentu, tidak membiarkan siswa mengungkapkan gagasan/ide, dan relasi guru dengan siswa yang tidak baik.

3. Faktor Konteks. Konteks hidup yang sering menjadi penyebab antara lain pengalaman siswa, bahasa sehari-hari yang berbeda, teman diskusi yang salah keyakinan dan agama, penjelasan orang tua atau orang lain yang keliru, konteks hidup siswa (tv, radio, film yang keliru, perasaan senang tidak senang dan perasaan bebas atau tertekan.

4. Faktor cara mengajar yang kadang kala hanya berisi ceramah dan menulis, langsung ke dalam bentuk matematika, tidak mengungkapkan miskonsepsi, tidak mengoreksi PR, model analogi yang dipakai kurang tepat, model demonstrasi sempit dan lain-lain.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Miskonsepsi bimbingan dan konseling ialah suatu kekeliruan pandangan atau pemahaman terhadap tatanan konsep maupun praktik bimbingan konseling sebagai suatu profesi. Miskonsepsi ini dapat terjadi kepada siapa saja, baik orang yang berada diluar bimbingan dan konseling maupun orang yang terlibat didalam bimbingan dan konseling itu sendiri.

Bentuk-bentuk miskonsepsi terhadap bimbingan dan konseling ialah berupa kesalah pemahaman bahwasannya konselor sekolah adalah polisi sekolah, pemberi nasehat, atau hal lainnya. Yang dimana faktor penyebab terjadinya miskonsepsi ini adalah kurangnya SDM konselor yang mempunyai latarbelakang kependidikan sebagai konselor. Atau kurangnya pemahaman konselor terhadap peran dan fungsinya.

B. Saran

Miskonsepsi terjadi dikarenakan kurang keprofesionalan seorang konselor dalam menjalankan profesinya, dan kurangnya pengenalan masyarakat terhadap konseling. untuk itu sangat direkomendasikan bagi para calon sarjana konseling untuk mendalami dan meningkatkan pemahaman terhadap dunia konseling hingga dapat merubah paradigma yang salah yang tejadi di dunia konseling.

DAFTAR PUSTAKA

Prayitno, Erman Amti. 2004. Dasar-Dasar Bimbingan & Konseling, Jakarta: Rineka Cipta

Suparno, Paul. 2005. Miskonsepsi dan Perubahan Konsep Pendidikan fisika, Jakarta: Grasindo

Suhesti, Ertiati Endang. 2012. Bagaimana Konselor Sekolah Bersikap?, Yogyakarta: Pustaka Belajar

Munawaroh, Etik. 2011. Analisis Tingkat Kompetensi Profesional Guru IPS SMP di Kabupaten Semarang. Skripsi: Semarang Fakultas Ekonomi, (SKRIPSI tidak diterbitkan)

[1] Munawaroh, Etik. Analisis Tingkat Kompetensi Profesional Guru IPS SMP

di Kabupaten Semarang. Skripsi: Semarang Fakultas Ekonomi, 2011, hlm. 9.

[2] Paul Suparno, Miskonsepsi dan Perubahan Konsep Pendidikan fisika, (Jakarta: Grasindo, 2005), hlm. 5.

[3] Ertiati Suhesti Endang, Bagaimana Konselor Sekolah Bersikap?, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012), hlm. 35.

[4] Prayitno, Erman Amti, Dasar-Dasar Bimbingan & Konseling, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm 123.

[5] Paul Suparno, Op.cit., hlm.25.

Advokasi dan Pengawasan dalam Bimbingan dan Konseling

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manajemen bimbingan konseling merupakan upaya mengelola pelaksanaan bimbingan dan konseling dengan mendayagunakan semua sumber daya yang ada di sekolah melalui pengaturan dan pemungsian semua fungsi manajemen melalui koordinasi kepala sekolah dan kerja sama dari guru BK serta semua komponen sekolah. Dengan manajemen bimbingan konseling yang baik diharapkan sistem bimbingan dan konseling di sekolah dapat berjalan dengan lancar, efektif dan efesien dalam rangka mencapai tujuan kegiatan bimbingan dan konseling, serta dapat menegakkan akuntabilitas bimbingan dan konseling.

Dalam pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dalam manajemen, perlu adanya pengawasan. Pengawasan merupakan salah satu kegiatan manajemen setelah perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia dan pengarahan. Pelaksanaan setiap fungsi manajemen memerlukan pengawasan, sehingga pengawasan merupakan proses kegiatan untuk mengetahui seberapa jauh perencanaan dapat dicapai atau dilaksanakan. Melalui pengawasan seorang pengawas dapat melakukan penyempurnaan tugas-tugas, perbaikan jenis kegiatan baik yang telah dilaksanakan seperti yang telah tercantum dalam perencanaan.

Selanjutnya, kriteria atau patokan yang dipakai untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program layanan bimbingan dan konseling di sekolah adalah mengacu pada terpenuhi atau tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan siswa dan pihak-pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung berperan membantu siswa memperoleh perubahan perilaku dan pribadi kearah yang lebih baik. Dalam memulihkan kebutuhan-kebutuhan atau hak yang belum terpenuhi oleh siswa maka perlu adanya advokasi dalam bimbingan dan konseling. Advokasi dalam bimbingan dan konseling dapat berupa upaya pendekatan terhadap orang atau kelompok tertentu yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan suatu tujuan, program atau perubahan dari suatu kondisi sosial tertentu.

Pada uraian diatas diketahui bahwasannya advokasi dan pengawasan merupakan hal yang berkaitn dan sangat penting dalam pengembangan program bimbingan dan konseling, dan meningkatkan kualitas program bimbingan dan konseling.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, diantaranya:

1. Apa yang dimaksud dengan advokasi dan pengawasan?

2. Apa sasaran dari advokasi dan pengawasan dalam bimbingan dan konseling?

3. Bagaimana mekanisme kegiatan pengawasan dalam bimbingan dan konseling?

4. Apa urgensitas pengawasan dalam bimbingan dan konseling?

5. Bagaimana model-model advokasi dan pemanfaatannya?

C. Tujuan

Adapun tujuan dari pembahasan ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengertian advokasi dan pengawasan.

2. Untuk memahami sasaran dari advokasi dan pengawasan dalam bimbingan dan konseling.

3. Untuk mempelajari mekanisme kegiatan pengawasan dalam bimbingan dan konseling

4. Untuk mengetahui urgensitas pengawasan dalam bimbingan dan konseling.

5. Untuk mengetahui model-model advokasi dan pemanfaatannya.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Definisi Advokasi dan Pengawasan

1. Advokasi

Advokasi secara harafiah berarti pembelaan, sokongan atau bantuan terhadap seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai permasalahan. Istilah advokasi mula-mula digunakan di bidang hukum atau pengadilan. Lambat laun advokasi tidak hanya digunakan dalam terminologi dibidang hukum. Menurut Johns Hopkins (1990) advokasi adalah usaha untuk mempengaruhi kebijakan publik melalui bermacam-macam bentuk komunikasi persuasif.[1]

Advokasi dapat pula diartikan sebagai upaya pendekatan terhadap orang atau kelompok tertentu yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan suatu tujuan, program atau perubahan dari suatu kondisi sosial tertentu. Oleh karena itu yang menjadi sasaran advokasi umumnya adalah para pemimpin atau pengambil kebijakan (policy makers) atau pembuat keputusan (decision makers) baik di institusi pemerintah, swasta atau bahkan ditingkat kelompok dalam masyarakat. Dengan demikian advokasi diperlukan manakala dijumpai berbagai ketidakberesan atau masalah seperti ketidakadilan, ketidaksesuaian, kebiasaan tertentu yang dianggap kurang sesuai dengan nilai-nilai universal, kondisi yang merugikan sebagian besar masyarakat dan hanya menguntungkan beberapa gelintir orang saja dan berbagai kondisi lain yang tidak sesuai dalam konteks kebijakan, pelaksanaan kebijakan maupun hal-hal lain terkait dengan harkat hidup orang banyak.

Prinsip dasar advokasi tidak hanya sekedar melakukan lobby politik, tetapi mencakup kegiatan persuasif, memberikan semangat dan bahkan sampai memberikan pressure atau tekanan kepada para pemimpin institusi atau pengambil keputusan. Advokasi dilakukan lebih disebabkan karena ada perubahan yang ingin dilakukan.

2. Pengawasan

Pengawasan jika dilihat dari terjemahan bebasnya adalah suatu proses yang terdiri dari satu atau beberapa langkah dan tahapan yang bertujuan memperhatikan sikap, proses/pelaksanaan, hasil dari satu kegiatan tertentu yang sudah direncanakan sebelumnya. Dalam manajemen, pengawasan merupakan salah satu siklus yang penting untuk memastikan apa yang sudah direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan harapan. Keluaran dari pengawasan umumnya adalah rekomendasi perbaikan atau laporan yang menjelaskan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaa.

Di dalam pelaksanaan advokasi bagi perbaikan mutu pelayanan publik, pengawasan merupakan satu fungsi yang merupakan tindak lanjut yang harus dijalankan untuk memastikan bahwa kualitas layanan seperti yang dijanjikan sebagai hasil dari advokasi sesuai dengan yang diharapkan. Pengawasan juga biasa disebut dengan monitoring adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau proses dan perkembangan pelaksanaan program. Monitoring dilakukan untuk tujuan supervisi yaitu untuk mengetahui apakah sebuah program berjalan sebagaimana yang direncanakan, apa hambatan yang terjadi dan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Dengan kata lain monitoring menekankan pada proses pada pemantauan pelaksanaan dan hasil monitoring digunakan sebagai umpan balik untuk penyempurnaan pelaksanaan program yang sedang dilaksanakan.[2]

B. Sasaran Pengawasan

Pengawasan bimbingan dan konseling ditujukan kepada kegiatan konselor sekolah atau madrasah dengan melalui berbagai layanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan konselor agar peserta didik mampu mengembangkan potensi dan pribadinya secara optimal. Pengawasan dibidang bimbingan dan konseling untuk membina pelaksanaan layanan yang dilksanakan oleh konselor dan musyawarah konselor bimbingan dan konseling. Menurut Boyd (1978) dikutip dari Abu Bakar M Luddin, pengawasan sekolah bidang bimbingan dan konseling yang langsung ditujukan kepada konselor, ada tiga tujuan utamanya yang hendak dicapai untuk dimiliki oleh konselor yaitu: fasilitation of the counselors personal and professional development, promotion is counselor competencies, and promotion of accountable counseling and guidance services and programs. Maksudnya bahwa pengawasan bimbingan dan konseling bertujuan untuk memberi fasilitas untuk mengembangkan diri dan keahlian para konselor, meningkatkan kompetensi konselor dan meningkatkan konseling yang bertanggung jawab serta pembuatan program layanan bimbingan.[3]

C. Mekanisme Kegiatan Pengawasan dalam Bimbingan dan Konseling

Untuk mencapai tujuan yang dimaksud pengawas sekolah/madrasah bidang bimbingan dan konseling hendaknya dapat menggunakan beberapa pendekatan, antara lain dengan melakukan penilaian, pencegahan, memotivasi dan penguatan.[4]

1. Penilaian bertujuan untuk melihat seberapa jauh program serta pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah yang telah dicapai, dengan adanya penilaian dapat diketahui kemajuan dan kelemahan yang didapati, bagi pengawas berguna untuk memperbaiki fungsi pengawasan.

2. Tindakan pencegahan merupakan tindakan pengawas bidang bimbingan dan konseling sebelum terjadinya penyimpangan, mencegah lebih baik dari pada memperbaiki.

3. Pemberian motivasi merupakan bagian dari upaya peningkatan kerja konselor. Sebaiknya cara yang dilakukan pengawas bimbingan dan konseling di sekolah untuk merangsang konselor dengan memberikan penghargaan atau hadiah dari prestasi yang telah dicapainya dalam layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Koontz dan Donnell (1986) dikutip dalam Abu Bakar M Luddin, mengemukakan bahwa motivasi merupakan suatu reaksi yang dimulai dari adanya kebutuhan yang menimbulkan keinginan, upaya untuk mencapai tujuan, menimbulkan ketegangan, tindakan yang mengarah kepada kemajuan, adanya pemuasan keinginan.

4. Pemberian penguatan pada dasarnya merupakan rangsangan dari pengawas sekolah bidang bimbingan dan konseling yang bertujuan agar konselor dapat merubah perilakunya dan selanjutnya dapat meningkatkan prestasi kerjanya, serta bertanggung jawab atas tugas dan kewajibannya.

D. Urgensi Pengawasan dalam Bimbingan dan Konseling

Pengawasan perlu dilakukan agar kegiatan ataupekerjaan tersebut berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kegiatan pengawasan dapat berbentuk pemeriksaan, pengecekan, serta usaha pencegahan terhadap kesalahan yang mungkin terjadi, sehingga bila terjadi penyelewengan atau penyimpangan dapat ditempuh usaha-usaha perbaikan. Manfaat pokok pengawasan atau supervisi ini adlah untuk mengendalikan personil pelaksana bimbingan dan konseling, memantau kemungkinan-kemungkinan kendala yang muncul dan dihadapi personil dalam pelaksanaan tugasnya, mencari jalan keluar terhadap hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan program agar tercapainya pelaksanaan yang lancar kearah pencapaian tujuan bimbingan dan konseling di sekolah.

Adapun manfaat supervisi dalam program bimbingan adalah:

1. Mengontrol kegiatan-kegiatan dari para personil bimbingan yaitu bagaimana pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka masingmasing.

2. Mengontrol adanya kemungkinan hambatan-hambatan yang ditemui oleh para personil bimbingan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.

3. Memungkinkan dicarinya jalan keluar terhadap hambatanhambatan dan permasalahan-permasalahan yang ditemui.

4. Memungkinkan terlaksananya programbimbingan secara lancar ke arah pencapaian tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan.

Pengawasan (controlling) penting dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya. Implementasi program dalam bentuk aktivitas layanan bimbingan dan konseling perlu pengawasan dan penilaian agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dan hasilnya dapat diketahui.

Pengawasan (controlling) penting dilaksanakan dalam pelayanan bimbingan dan konseling, supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan pelayanan tersebut dan hasilnya dapat diukur. Pengawasan (controlling) bimbingan dan konseling ini dilaksanakan oleh kepala sekolah dan madrasah. Implementasi pengawasan ini dilaksanakan kepala sekolah atau kepala madrasah terhadap pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh guru BK dan/atau pihak terkait seperti guru wali kelas, guru mata pelajar, kerja sama guru BK dengan orang tua dan tenaga ahli lainnya.

E. Peran Pengawas dalam Pengembangan Layanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah

Pengawas hendaknya memahami struktur program bimbingan dan konseling dan dapat memberikan pembinaan dan pengawasan agar sekolah memiliki program bimbingan dan konseling yang dapat dilaksanakan dengan baik. Pengawas dapat melakukan pengawasan dan pembinaan apakah program bimbingan dan konseling yang disusun dilaksanakan sesuai dengan rancang- an program? Apakah terdapat dokumentasi sebagai indikator pencatatan pelaksanaan program? Pengawas dapat berdiskusi dengan konselor mengenai program-program mana yang sudah dilaksanakan? Apa hambatan yang ditemui saat melaksanakan program? Apakah dapat diidentifikasi keberhasilan yang dicapai program? Apakah dapat diperoleh informasi dampak langsung maupun tidak langsung pelaksanaan program terhadap siswa, pendidik maupun institusi pendidikan? Pengawas juga diharapkan memberikan dorongan dan saran-saran bagaimana program-program yang belum terlaksana dapat dilakukan. Pengawas harus mengembangkan diskusi bersama pimpinan sekolah dan konselor berkenan dengan dukungan kebijakan, sarana dan prasarana untuk keterlaksanaan program.

Pengawas melakukan pembinaan dan pengawasan dengan melakukan diskusi terfokus berkenaan dengan ketersediaan personil konselor sesuai dengan kebutuhan (berdasarkan jumlah siswa) serta upaya-upaya untuk memenuhi ketersediaan konselor, optimalisasi peran dan fungsi personil sekolah dalam layanan bimbingan dan konseling, serta mekanisme layanan sesuai dengan peran dan fungsi.

Pengawasan bimbingan dan konseling di sekolah diselenggarakan oleh pengawas sekolah sesuai SK Menpan No. 118/1996 dan Petunjuk Pelaksanaannya. Kegiatan pengawasan bimbingan dan konseling di sekolah melibatkan guru pembimbing dan pengawas sekolah dengan koordinasi dengan kepala sekolah. Guru pembimbing menyiapkan diri dan bahan-bahan secukupnya untuk kegiatan pengawasan, koordinator BK mengkoordinasikan guru-guru pembimbing dalam menyiapkan diri untuk kegiatan kepenga- wasan. Guru pembimbing mengikuti dengan cermat penilaian dan pembinaan dalam kegiatan pengawasan. Kepala sekolah mendorong dan memberikan fasilitas bagi terlakasananya kegiatan pengawasan secara objektif dan dinamis demi meningkatnya mutu bimbingan dan konseling.[5]

F. Peran Advokatif Konselor Sekolah

Advokasi adalah salah satu layanan BK yang membantu peserta didik untuk memperoleh kembali hak-hak dirinya yang tidak diperhatikan dan atau mendapatkan perlakuan yang salah sesuai dengan tuntutan karakter-cerdas dan terpuji. Yang dimana selanjutnya peran konselor sebagai pelaksana layanan advokasi dituntut untuk mampu berkomunikasi, melobi dan mengambil manfaat sebesar-besarnya dari hubungan dengan pihak-pihak terkait, dan juga mengolah kondisi dan materi secara optimal. WPKNS (Wawasan, Pengetahuan, Keterampilan, Nilai dan Sikap) yang ada pada diri konselor cukup luas dan memadai terkait dengan pelanggaran hak klien yang dilayani dan pihak-pihak terkait.

Salah fungsi konseling adalah fungsi advokasi yang artinya membela hak seseorang yang tercederai. Sebagaimana diketahui bahwa setiap orang memiliki berbagai hak yang secara umum dirumuskan didalam dokumen HAM (Hak Asasi Manusia). Berlandaskan HAM itu setiap orang memiliki hak-hak yang menjamin keberadaannya, kehidupannya dan perkembangan dirinya. Fungsi advokasi dalam konseling berupaya memberikan bantuan (oleh konselor) agar hak-hak yang menjamin keberadaan, kehidupan dan perkembangan orang atau individu atau klien yang bersangkutan kembali memperoleh hak-haknya yang selama ini dirampas, dihalangi, dihambat, dibatasi atau dijegal. Layanan advokasi diterapkan oleh konselor untuk menangani berbagai kondisi tentang tercederainya hak seseorang terkait dengan pihak lain yang berkewenangan demi dikembalikannya hak klien yang dimaksudkan.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Advokasi adalah layanan BK yang membantu peserta didik untuk memperoleh kembali hak-hak dirinya yang tidak diperhatikan dan atau mendapatkan perlakuan yang salah sesuai dengan tuntutan karakter-cerdas dan terpuji. Di dalam pelaksanaan advokasi bagi perbaikan mutu pelayanan publik, pengawasan merupakan satu fungsi yang merupakan tindak lanjut yang harus dijalankan untuk memastikan bahwa kualitas layanan seperti yang dijanjikan sebagai hasil dari advokasi sesuai dengan yang diharapkan.

Manfaat pokok pengawasan atau supervisi adalah untuk mengendalikan personil pelaksana bimbingan dan konseling, memantau kemungkinan-kemungkinan kendala yang muncul dan dihadapi personil dalam pelaksanaan tugasnya, mencari jalan keluar terhadap hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan program agar tercapainya pelaksanaan yang lancar kearah pencapaian tujuan bimbingan dan konseling di sekolah.

B. Saran

Advokasi dan pengawasan merupakan dua hal yang penting dalam manajemen bimbingan konseling, guna untuk pengembangan dan peningkatan mutu dari pelaksanaan program bimbingan dan konseling. untuk itu, sangat direkomendasikan bagi para mahasiswa bimbingan dan konseling untuk memahami dan mempelajari advokasi dan pengawasan dalam BK.

DAFTAR PUSTAKA

Elke Rapp. 2004. Metode dan Teknik Advokasi dan Pengawasan Peningkatan Mutu Pelayanan Publik Berbasis Standar Pelayanan, MODUL, Jakarta: USAID – KINERJA

Sugiyo. (2011). Manajemen Bimbingan dan Konseling di Sekolah, Semarang: Widya Karya

Abu Bakar M Luddin, Pengawasan Bimbingan dan Konseling di Sekolah/Madrasah, JURNAL Al-Irsyad BKI UIN Sumatera Utara, hlm. 12.

Ditjen PMPTK. (2008). Bimbingan dan Konseling di Sekolah, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional

[1] Elke Rapp, Metode dan Teknik Advokasi dan Pengawasan Peningkatan Mutu Pelayanan Publik Berbasis Standar Pelayanan, MODUL, (Jakarta: USAID – KINERJA, 2014), hlm. 184.

[2] Sugiyo, Manajemen Bimbingan dan Konseling di Sekolah, (Semarang: Widya Karya, 2011), hlm. 63.

[3] Abu Bakar M Luddin, Pengawasan Bimbingan dan Konseling di Sekolah/Madrasah, JURNAL Al-Irsyad BKI UIN Sumatera Utara, hlm. 12.

[4] Ibid., hlm. 13.

[5] Ditjen PMPTK, Bimbingan dan Konseling di Sekolah, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm 32.

Ads block

Miskonsepsi dalam Bimbingan dan Konseling

Advokasi dan Pengawasan dalam Bimbingan dan Konseling

SEARCH

LATEST

FOLLOW ME

SECCIONS

ABOUT

About us

Laporkan Penyalahgunaan

Total Pageviews

Miskonsepsi dalam Bimbingan dan Konseling

Advokasi dan Pengawasan dalam Bimbingan dan Konseling

Cari Blog Ini

Advertising

Translate

Popular Posts

Pages

About

Pages - Menu

Popular

Archive

Latest courses

Categories

Comments

About

Top Links Menu

Ads block

Miskonsepsi dalam Bimbingan dan Konseling

Advokasi dan Pengawasan dalam Bimbingan dan Konseling

SEARCH

LATEST

FOLLOW ME

SECCIONS

ABOUT

About us

Laporkan Penyalahgunaan

Langganan

Total Pageviews

Miskonsepsi dalam Bimbingan dan Konseling

Advokasi dan Pengawasan dalam Bimbingan dan Konseling

Cari Blog Ini

Advertising

Translate

Popular Posts

Pages

About

Pages - Menu

Popular

Archive

Latest courses

Categories

Comments

About